Tak Perlu Operasi Yustisi, Pemprov Undang Pendatang ke Jakarta dengan Keterampilan Mereka

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa mereka tidak akan melaksanakan razia atau operasi yustisi setelah Idul Fitri. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meningkatkan pengawasan terhadap dokumen pendatang.

"Saya bersama Bang Dul (Rano Karno) telah membicarakan hal ini, kami sepakat untuk tidak melaksanakan tindakan yustisi. Sebaliknya, yang akan kita prioritaskan adalah pendekatan kemanusiaan," ujar Pramono setelah mengadakan acara halalbihalal dengan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (31/3).

Dia menyatakan bahwa semua orang pindahan perlu mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap.

"Setiap orang yang mengunjungi Jakarta harus memiliki berkas identitas mereka. Dukcapil akan memeriksa hal tersebut, Administrasi juga diperiksa," katanya.

Pramono mengizinkan jika ada warga dari luar Jakarta yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. "Jika mereka ingin mencari pekerjaan di Jakarta, silakan saja," ujar Pramono.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa mereka yang berencana datang ke Jakarta perlu membawa kemampuan khusus.

“Asal punya skill ,” tambah Rano.

Di samping itu, pemerintah provinsi sudah mengatur kegiatan pelatihan pekerjaan untuk penduduk yang mencari penghidupan di Jakarta.

"Pokoknya dia harus bersedia mengikuti pelatihan dan hal utama lain adalah memiliki identitas. Jika tidak mempunyai identitas, maka urunglah," kata Pramono.

Pramono mengatakan bahwa masalah ekonomi di beberapa wilayah, seperti pemutusan hubungan kerja di berbagai bidang industri, merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan migrasi orang menuju jakarta.

Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa Jakarta perlu terus waspada untuk mempersiapkan diri atas dampak tersebut.

Berbagi :