Perang Narkoba Berujung di Den Haag, Rodrigo Duterte Hadapi Sidang di ICC

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Kini Menghadapi Hari-Hari Sulit Setelah Ditangkap dan Diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk Menjalani Proses Hukum di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kini menghadapi masa-masa yang sangat sulit setelah ditangkap dan diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Penangkapan ini merupakan puncak dari berbagai investigasi internasional yang menyoroti kebijakan kontroversialnya dalam perang melawan narkoba, yang selama masa jabatannya telah menewaskan ribuan orang. Kebijakan tersebut, yang sering kali diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, telah menarik perhatian dunia dan memicu kritik dari berbagai organisasi internasional serta pemerintahan asing. Kini, Duterte harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai presiden.

Penangkapan Duterte berlangsung di Bandara Internasional Ninoy Aquino pada Selasa (12/3/2025) pagi, saat ia baru saja mendarat setelah penerbangannya dari Hong Kong. Proses penangkapannya tidak berjalan mulus, di mana pihak berwenang harus menghadapi situasi yang cukup tegang. Banyak pendukungnya yang berkumpul di bandara untuk memberikan dukungan, sementara pihak keamanan harus berusaha menjaga ketertiban. Penangkapan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Filipina, di mana seorang mantan presiden kini harus menghadapi proses hukum di tingkat internasional. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan sistem hukum di Filipina dan bagaimana negara tersebut akan menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Duterte dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang keras dan tegas, terutama dalam menanggapi masalah narkoba di Filipina. Selama masa jabatannya, ia mengklaim bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dari peredaran narkoba yang merusak. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut justru menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan ribuan orang yang tewas dalam operasi penegakan hukum yang sering kali tidak transparan. ICC telah membuka penyelidikan terhadap Duterte pada 2018, dan penangkapan ini merupakan langkah konkret dalam menegakkan keadilan bagi para korban kebijakan tersebut.

Kehadiran Duterte di pengadilan internasional akan menjadi sorotan global. Banyak pihak yang menantikan bagaimana proses hukum ini akan berlangsung dan apa dampaknya terhadap Filipina. Apakah negara ini akan bersikap kooperatif dengan ICC, atau justru akan menolak untuk mengakui otoritas pengadilan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri Filipina ke depan, serta hubungan negara ini dengan komunitas internasional. Selain itu, proses hukum ini juga dapat memberikan sinyal kepada pemimpin-pemimpin lain di seluruh dunia bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan dibiarkan begitu saja.

Sebagai mantan presiden, Duterte memiliki banyak pengikut yang setia, dan penangkapannya dapat memicu reaksi yang beragam di dalam negeri. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai pahlawan yang berjuang melawan kejahatan, sementara yang lain mungkin merasa bahwa sudah saatnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil selama masa jabatannya. Ini adalah tantangan besar bagi Filipina, di mana opini publik bisa sangat terpolarisasi. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hukum untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Duterte dan tim hukumnya akan berusaha mempersiapkan pembelaan yang kuat. Mereka akan menghadapi bukti-bukti yang dikumpulkan oleh ICC dan harus siap untuk memberikan argumen yang meyakinkan. Proses ini tidak hanya akan menentukan nasib Duterte, tetapi juga akan menjadi momen penting bagi penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat dunia akan mengawasi dengan seksama, dan hasil dari kasus ini dapat mempengaruhi bagaimana negara-negara lain menangani isu-isu serupa di masa depan.

Berbagi :