Dedi Mulyadi Tanggapi Tantangan PDIP: Ungkap Rencana Besar untuk Puncak

bogorpedia.id, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi permintaan dari PDIP Jawa Barat yang menginginkan pembongkaran bangunan swasta penyebab kerusakan lingkungan di Jawa Barat, termasuk wilayah Puncak Bogor.

Dia menyebutkan bahwa rencana penghancuran itu akan dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Memang telah dirilis bahwa ada Kementerian LH dengan wewenang tertentu yang menjadi tanggung jawab mereka, jadi kita tidak bisa mengambil alih tugas orang lain," ungkap Dedi Mulyadi saat berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.

Pada pengumuman itu, dia mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup memberi tenggat satu bulan kepada perusahaan swasta agar merobohkan struktur yang ada di atas bukit. Apabila batas waktunya lewat tanpa adanya tindakan, maka kementeriannya sendiri yang akan melaksanakan pembongkaran tersebut.

"Bisa jadi akan mengajukan bantuan kepada Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Mereka juga akan mengumumkan kesiapan mereka dalam mendukung Kementerian Lingkungan Hidup untuk meruntuhkan struktur itu.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak diperbolehkan memilih-milih dalam pembongkaran lokasi usaha yang melanggar peraturan.

"PDI Perjuangan menantang Gubernur Jawa Barat agar ikut mengungkapkan dan meruntuhkan pula gedung-gedung lain yang dimiliki oleh sektor swasta, bukan hanya milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Ono saat berdiskusi pada fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat di atap kantor Sekretariat DPRD Jawa Barat, Kamis (20/3/2025) malam.

Tindakan Dedi untuk membersihkan area wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor menurut Ono adalah langkah yang bijaksana. Ia berpendapat bahwa struktur bangunan dalam wilayah itu mempersempit ruang penyerap air dan menyumbangkan masalah banjir.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa langkah semacam itu perlu diterapkan pula di semua daerah hulu di Jawa Barat, seperti di Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, serta Kota Bandung. Ono menjelaskan bahwa para pelaku harus menerima terapi kejut supaya mereka tak melanjutkan perilaku tersebut dan menjadi contoh buruk bagi orang lain.

Berbagi :